Jabir Bonto Dituduh Rusak Hutan Lindung

Takalar, Jurnalsepernas – Penetapan sebagai tersangka Wakil Ketua DPRD Takalar, Jabir Bonto yang akrab disapa Haji Bonto oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Kehutanan Wilayah I Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Penegakkan Hukum Terpadu (Lakkumdu), dengan tuduhan melakukan pengrusakan Kawasan Hutan Lindung Ko’mara, Desa Barugaya, Kecamatan Polobangkang Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dinilai salah kaprah dan mengada-ada.

Betapa tidak, pasalnya kawasan yang diklaim pihak Kementerian Kehutanan itu sebagai hutan lindung, secara turun-temurun dikuasai keluarga Haji Bonto sejak 1619, sementara
Haji Bonto sudah turunan ke VI, dan sebagian kawasan tersebut, menjadi tanah adat oleh masyarakat dan sebagian lagi memiliki alas hak berupa rincik.

Haji Bonto, saat disambangi kediamannya di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polobangkang Utara (Polut), Senin (4/1), merasa tenang-tenang saja terkait dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh PPNS Gakkumdu.

Menurutnya, dirinya tidak merasa merusak kawasan tersebut. Soal pekerjaan jalanan, hal itu merupakan proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan ( Sulsel) dan Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Takalar, saat Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjabat guberbur dan Ibrahim Rewa menjadi bupati. Karena proyek pekerjaan jalanan itu merupakan proyek daerah, maka sumber dananya berasal dari Pemprov Sulsel dan Pemkab Takalar.

Lanjut Haji Bonto, sejak 2007 pekerjaan jalanan sudah dimulai hingga sekarang dilakukan perawatan dan proyek jalanan tersebut, diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten.

Dengan adanya jalan tersebut, seharuslah pihak Balai Kehutanan berterima kasih kepada Pemkab Pakalar, supaya aparat Polisi Kehutanan (Polhut) mudah mengontrol para perambah hutan yang dilindungi pemerintah tersebut.

Pada 2017, Pemkab Takalar menetapkan kawasan Ko’mara sebagai Taman Parawisata dan dimanfaatkan anak sekolah sebagai lokasi perkemahan dan tahun 2004 silam, kawasan tersebut, menjadi lokasi perburuan rusa.

Terkait pernyataan Muhammad Amin selaku Kepala Seksi Balai Kehutanan Wilayah I Sulsel, sebelum Haji Bonto ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya sudah melakukan panggilan empat kali, namun tidak direspon Haji Jabir.

Hal itu diakui Haji Bonto, tapi selaku pejabat negara yang bertugas di daerah selaku wakil ketua DPRD Takalar harus ada izin dari kepala daerah. Disinilah letak kekeliruan pihak penyidik Gakkumdu yang bertindak gegabah, menyamakan masyarakat dengan pejabat.
pewarta: Abd Rauf Ampa
Editor : La Ode Hazirun