Lembaga Koalisi Sorot DAK Disdikbud Jeneponto

Jeneponto, Jurnalsepernas
LSM Koalisi sorot tajam Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang diduga dikerjakan asal-asalan

Dalam mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat mengalokasikan 20 persen dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk dunia pendidikan.

Dari anggaran tersebut, sebagian untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Bantuan tersebut, diantaranya berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan dan pembangunan ruang kelas dan fasilitas lainnya.

Untuk mncegah tindak pidana korupsi yang sangat berpotensi akan terjadi pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maka, pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pada penggunaan dana tersebut, hal itu tertuang pada PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) yang diubah Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan Peberantasan Tindak Pidana Korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dalam hal menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berpedoman dari aturan di atas maka, LSM Koalisi Lembaga Pemberantas Korupsi DPD Sul Sel (LPK DPD Sulsel), Ketua Hasan Anwar didampingi Sekjennya, Syafaruddin, LSM Gerakan Anti Korupsi Republik Indonesia (GERAK RI DPW Sel sel) Syamsuddin dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Repormasi Nasional (DPC-SEPERNAS ) Jeneponto, M. Arief turut mengambil bagian dalam hal investigasi dan monitoring pada beberapa sekolah, khususnya yang mendapat bantuan DAK tahun 2020 pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menurut Hasan Anwar sebagai Ketua Tim Koalisi kepada media ini Selasa,( 8/12) di Pastur, dalam pantauannya pada beberapa sekolah yang mendapat bantuan DAK, baik SD maupun SMP diduga penggunaan material banyak yang tidak sesuai konstruksi dan dikerja asal-asalan.

Lanjut Hasan, seperti halnya yang heboh dalam pemberitaan yang dilansir beberapa media satu pekan terakhir tentang SMP 2 Bangkala, Kecamatan Bangkaka, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, SMP 2 Rumbia Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan SDN 24 Bontang Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto,
SMP 6 SATAP Rumbia, SMP 3 dan SMP 4 Kelara serta SMP 2 Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Sulawesi-Selatan.

Di Balla Ratu Batas Kota, Syamsuddin sebagai Tim Koalisi mengatakan, beberapa sekolah tersebut, dalam kondisi bangunan dan Rehabilitasinya sangat memprihatinkan dan diduga keras mengarah pada kerugian keuangan negara.

Sehubungan adanya dugaan pelanggaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), Ketua Tim Koalisi, Hasan Anwar meminta dan mendesak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto, Nur Alam Basir, PPTK, Krg. Denta dan Pasilitator Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Iwan untuk turun ke lokasi guna memastikan pekerjaan tersebut, kalau perlu dilakukan pembongkaran. Pewarta: Arif, Editor: Loh