Rehab SMPN 2 Rumbia Jeneponto Tunggu di Bongkar

Jeneponto, Jurnalsepernas – SMPN Rumbia Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mendapat bantuan dana pembangunan Rehabilitasi (Rehab) Ruang Laboratorium, Ruang Perpustakaan, dan Ruang Guru beserta dengan perabotnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 dari Kemendikbud Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang melibatkan Tim dari Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sebagai pelaksana kegiatan dengan nilai anggaran Rp. 321.000.000 juta.

Dalam pekerjaannya, menuai sorotan dari Tim Koalisi Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulselbar, Gerak RI, dan Sepernas dinilai tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena, diduga bangunan rehab dikerja asal-asalan bahkan amburadul.

Kepala Sekolah (Kepsek), Hj. Sumi ketika ditemui Tim tersebut, di ruang kerjanya yang sedang di Rehab, Senin (23/11) berkelit, tiga Item bantuan pekerjaan sudah sesuai dengan RAB.

Dalam pantauan tim, salah satu pekerjaan yang dianggap menyalahi aturan, mulai dari proses pekerjaan Rehab hingga pemakaian bahan konstruksi menggunakan Tripleks, sangat mengecewakan.

Hal ini, dibenarkan kepala tukang, memang sejak awal Kepsek seringkali mendapat teguran dari Tim Fasilitator maupun PPTK terkait penggunaan bahan konstruksi Plafon namun, tidak pernah mengindahkannya.

Sumi mengakui, ada beberapa lembar tripleks yang terpasang sesuai ukuran sebagai tambahan untuk menutupi dan mengikuti ukuran plafon yang lama. “Satu item pekerjaan Rehab Ruang Laboratorium memang tidak sesuai dengan ukuran di RAB,” akunya.

Ditempat terpisah, Ketua LPK dan juga Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, Sulawesi Selatan, Hasan Anwar mengatakan, tiga item pekerjaan Rehab Ruang di SMPN 2 Rumbia Kabupaten Jeneponto terkesan ambaradul, asal-asalan dan banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi (Spek) pemakaian bahan konstruksi material maupun rangka plafonnya, sehingga diduga ada penggandaan tripleks.

Sumi menambahkan, pemakaian bahan terkait konstruksi, sebelumnya pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak Fasilitator dan PPTK. “Jika ada yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka kami hanya menunggu keputusan untuk dilakukan pembongkaran,” pungakasnya. Pewarta: Arif, Editor: La Ode Hazirun