DPRD Takalar Dipertanyakan tak Bahas APBD Perubahan

Takalar, Jurnalsepernas.com- Mengacu pada aturan yang menyangkut nota pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni; paling lambat 30 September 2020 sudah ada kesepakatan bersama, antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD Perubahan.

Menurut sumber yang minta jati dirinya tidak di mediakan, dalam kondisi darurat, itu harus segera dibahas dan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) karena, hal itu sesuai amanah undang-undang (UU). “Dalam aturan UU memang seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dibahas,” ujar sumber Kamis, (1/10).

Hal ini menjadi sejarah baru bagi DPRD Kabupaten Takalar yang lebih mementingkan Agenda Sidang Hak Interpelasi diangkat ke sidang paripurna daripada membahas APBD Perubahan, sebagai sebuah kebutuhan dalam bentuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Lanjut sumber, penolakan DPRD Takalar atas pembahasan KUA- PPAS dan APBD Perubahan, menjadi topik perbincangan tentang kinerja anggota dewan yang telah dan dianggap gagal menjalankan fungsinya dalam hal penganggaran.

Sumber menambahkan, pembahasan APBD tersebut, merupakan tanggung jawab Pemda dan DPRD Kabupaten Takalar kepada masyarakat.
Hal itu kata dia, sesuai Pasal 317 dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”Kita sudah serahkan ke DPRD tapi, kemudian dikembalikan pada tgl 23 September lalu, dengan alasan KUA- PPAS tidak lengkap,” imbuhnya.

Adanya beda pendapat tersebut, melahirkan berbagai silang pendapat dan penafsiran berbeda bagi masyarakat yang menilai para anggota dewan yang terhormat itu, lebih mementingkan dirinya pada segmen-segmen tertentu terkait proses penganggaran pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sangat berkolerasi pada tinggi rendahnya klaim anggaran, baik pokok maupun perubahan. Editor: La Ode Hazirun, Pewarta: Abd Rauf Ampa.