Lagi Tiga Petani Soppeng Dijerat UU P3H

Watansoppeng, Jurnalsepernas.com – Tiga orang lagi petani warga Lingkungan Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang di jerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan (P3H), masing-masing; Natu, Aryo Permadi, dan Sabang dimana mereka masih rumpun keluarga.
Mereka resmi menjadi terdakwa dan di meja hijaukan di Pengadilan Negeri (PN) Watansoppeng pada Selasa, (29/9) dengan tuduhan pembalakan liar.

Menurut Kuasa Hukum terdakwa, Ady Anugrah Pratama, SH, ke tiganya dikriminalisasi dengan tuduhan menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang. “Sebagaimana ketentuan dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 junto, pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan (UU P3H),” tulis Pengacara Publik LBH Makassar ini.

Salah seorang dari ke tiganya, Natu adalah petani sudah berusia lanjut. Umurnya kini memasuki usia 75 tahun.
Ia berniat membangun rumah untuk anak laki-lakinya, Aryo Permadi. Natu kemudian menebang pohon jati yang ditanamnya sendiri di areal kebun miliknya, hal mana sudah dikuasai turun-temurun yang lokasinya tak jauh dari tempat tinggalnya.
“Pohon jati tersebut, ditebangnya untuk dijadikan bahan untuk membangun rumah,” imbuh Ady Anugrah.

Di tempat terpisah, Ridwan, SH yang juga selaku pengacara LBH Makassar ini menyebutkan, di lokasi itu juga, Natu menanam jahe, lengkuas, kemiri, dan pangi. Kebun tersebut, sudah ia kuasai secara turun-temurun sebelum Indonesia Merdeka bersama keluarganya,
dan setiap tahunnya, Natu membayar pajak atas tanah tersebut.
Beberapa hari usai menebang pohon jati tersebut, Natu kaget tiba-tiba dipanggil Polisi. “Natu kaget dipanggil polisi karena, menebang jati yang ia tanam sendiri,” terang Ridwan.

Sementara ke tiga terdakwa, tak mengetahui kalau kebun Natu masuk dalam kawasan hutan lindung. Natu mengaku heran, jika kebun miliknya yang telah digarap sebelum Indonesia Merdeka itu tiba-tiba ditetapkan polisi kehutanan sebagai kawasan hutan lindung.
Natu menegaskan, dirinya hanya menebang pohon dari kebunnya sendiri, bukan di kawasan hutan lindung seperti yang didakwakan.
“Jadi ke tiganya benar-benar tak menyangka diproses gara-gara menebang jati yang ditanamnya sendiri,” pungkas Ridwan.

Sementara Riko Setiawan dari Serikat Petani Soppeng Indonesia (SPASI) menegaskan, pihaknya akan melakukan konsolidasi gerakan pada jaringan untuk menuntut pembebasan ketiga kawan mereka.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak di tujukan untuk kepentingan komersil. “Kami berharap tidak terjadi berulang-ulang kasus seperti ini banyak menimpa korban,” harap Riko.

Pada sidang perdana dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Soppeng, Muhammad Ismail, selaku Ketua Majelis Hakim dengan anggota Fitriani dan Willfrit dengan agenda pembacaan dakwaaan dari penuntut umum, dan Sidang Utama akan berlanjut pada Selasa pekan depan dengan agenda pembuktian.
( Tim ).