Dialog Publik DPD KNPI Kab. Gowa

Sungguminasa,  Jurnalsepernas – Dalam rangka menangani Penambang Liar di sungai jeneberang DPD KNPI melaksanakan kegiatan yaitu Dialog Publik dengan Tema Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menangani Penambang Liar di Sungai Jeneberang.  ( Kamis,  17 September 2020 ).

Dalam sambutan pembukaan yang disampaikan  Ketua KNPI Gowa Bung Usman Baddu mengatakan bahwa kami berharap dalam acara ini berjalan dengan lancar, semua yang kami laksanakan ini adalah bagaimana mencarikan solusi antara masyarakat penambang di sungai jeneberang bersama pemerintah, di masa pandemi ini tentunya masyarakat harus diperhatikan untuk kelangsungan hidupnya salah satunya yang melakukan usaha tambang yang berada di jeneberang. Ungkap Usman Baddu dalam sambutannya.

Turut hadir dalam acara ini adalah Kepala Dinas ESDM sul-sel menyatakan bahwa  di dalam permen 27 pemanfaatan waduk terdiri atas tiga yaitu,  pariwisata, perikanan dan olahraga. Sehingga sampai saat ini kami dari ESDM belum memberikan izin kepada masyarakat  yang ingin melakukan aktivitas penambangan di aliran sungai jeneberang ungkap Drs H. A. Irawan Bintang MT.

Dalam sambutannya pula Dirut Perusda Kab. Gowa mengatakan bahwa tambang yang mempunyai ijin tambang saja bisa dikatakan liar apabila melewati titik kordinat yang sudah ditentukan, apalagi tambang yang memang tidak memiliki ijin ungkap Mappasomba SE, M.Si. Di Kab.  Gowa ini pemerintah tidak memberikan ijin apabila belum mempunyai izin sebelumya karena pemerintah kab. Gowa takut apabila diberikan izin ternyata ada izin  sebelumnya atau tumpang tindih, tambah Mappasompa dalam acara dialog ini.

Dalam sambutannya  dalam dialog ini pula Anggota DPRD Kab.  Gowa komisi IV Muh.  Ramli Sidiq,  S. Sos. Mengatakan bahwa kegiatan penambangan di sekitar waduk seharusnya pemerintah memudhkan perizinannya karena disatu sisi kegiatan ini akan mengurangi sedimentasi di waduk bili-bili,  tentunya menambah penghasilan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.  Saya berharap ada kajian untuk menangani hal ini karena ini bisa mengakibatkan kebanjiran di daerah hulu, perhatian pemerintah sangat dibutuhkan dengan adanya penambang liar di wilayah waduk bili-bili.

BB