Penjelasan Dinas Sosial Tentang Penerima BST dan BLT-DD

SOPPENG, JURNALSEPERNAS – Dengan adanya Bantuan dari Pemerintah pusat untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak dari pandemi (C-19) di berbagai wilayah, termasuk wilayah Kabupaten Soppeng, Sehingga banyak masyarakat di anggap salah menanggapi hal tersebut terutama masalah pendataan di masyarakat.

Menyikapi hal tersebut maka, SUDANI ENDANG. S selaku Sekeretaris Dinas Sosial Kabupaten Soppeng memberikan keteranganya kepada Media ini di ruang kerjanya, Selasa (19/5/2020)

Dari hasil perbincangan media dengan sekdis Sosial Kab. Soppeng di ruang kerjanya, sekdis mengungkapkan bahwa Penyaluran BST dan bantuan lainnya dari Dinas Sosial tentunya kami harus mempunyai dasar hukum sekarang ini kami berkordinasi dengan bagian Hukum Pemkab Soppeng untuk merancang PERBUP- nya dan tentunya kami melibatkan  Inspektorat tentang persiapan PERBUP-Nya, karena ini harus ada payung Hukumnya, karena ini merupakan perintah dan masukan dari KPK dan BPK karena Bansos ini merupakan tempat Penyaluran bantuan Bencana khusus untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ditambahkannya lagi oleh Sekdis bahwa hal ini sudah kami kordinasikan dengan bagian Hukum, dan datanya sudah Valid dan anggaran akan di salurkan ke (100) kk, dan ADD juga sudah bersih, untuk menghindari masyarakat yang manerima sembako dan sumbangan lainya jangan sampai ada yang mempunyai Data Ganda, data ganda yang kami maksud di sini adalah ada yang menerima bantuan PKH  menerima   juga BLT ini yang kami maksud ganda.

Memang kami punya staf bekerja ekstra hati-hati dalam pendataan karena bisa saja ada yang ganda dalam pendataannya  itulah yang kita hindari, karena pendataan harus sesuai dengan petunjuk thknis sama dengan datanya yang di kirim ke kementerian Sosial.

” Ditambahkannya lagi bahwa data yang kami gunakan saat ini adalah data  dari tahun 2017 kemudian data itu di kembalikan semua ke Daerah untuk di verifikasi dan di validasi, setelah di verifikasi dan di validasi di masukkan di aplikasi sikenji dan setiap satu tahun dua kali itu ada namnaya pemuktahirkan data, kerja waktunya pertama di bulan Mei, berjalan priode ke dua di bulan November itu data di kembalikan ke Desa/Kelurahan oprator yang sama dengan menggunakan aplikasi sikenji yang kami latih di sini untuk memusyawarahkan di Desa/Kelurahan siapa masyarakat yang belum terdata yang kurang mampu, begitu juga yang sudah meninggal, atau pindah domisili, dan yang sudah di anggap mampu di keluarkan baru di data ulang juga untuk di masukkan data sikenji, tapi kita semua harus pahami yang namanya data khusus di kementerian Sosial itu beda dengan data-data yang lain, maka setiap waktu kita harus Update verifikasi karena data di sini data nyawa bukan data barang.

Dan masalah data yang sudah PNS itu memang ada, tapi dulu suka rela dan orang tuanya kurang mampu ketika masuk di data awal, dan ketika ada rejekinya untuk yang baru-baru ini di angkat kita sudah keluarkan ketika dia sudah PNS, tapi tetap di aplikasi muncul kembali jadi bukan data PNS yang yang kita masukkan, karena awalnya dia hanya suka rela tanpa honor masih orang biasa dan kurang mampu, dan setiap dua priode kita keluarkan tapi nyatanya di aplikasi tetap muncul dan sudah di bicarakan.

Heboh di Soppeng, bahkan seluruh Indonesia tapi, kita yang paling cepat antisipasi, ketika keluar penyaluran BNT data kami di DTS (24) ribu lebih kita sudah verifikasi lima belas ribu kita masukkan, tampa pemberi tahuan kementerian Sosial begitu lansung menyalurkan. waktu itu tujuh ribu lima ratus ada terdata. Seribu lima ratus kk masuk di Norek BRI yang punya otoritas sendiri, saya sampai jam (3) berkomunikasi dengan kementerian Sosial yang menangani itu. kenapa lain data yang kami kirim lain data yang keluar, data mana yang kita pakai”ucapnya.

Dari data yang kami kirim memang benar adanya makanya kami di blokir untuk sementara, sedangkan data yang di kirim ke sana bahkan sampai subuh untuk di verifikasi dan validasi dulu, yang keluar melalui online ada tujuh ribu lima ratus yang keluar melalui Rek.BRI. 7500 yang masuk calon penerima BLT menerima melalui kantor pos, itu jelas yang tidak punya Nomor rekening aktif dan yang murni itu dari data usulan kami memang ada, dan warnanya beda, dan muncul lagi ada 74 kk yang tanpa kami usulkan, dan ternyata ada lagi di ambil data 2017, 2018, dan data 2019 dan kami komplain, ternyata alasan di sana,  kesalahan dengan alasan tergesah-gesah. ” tutupnya.

(Rusmin & Tim JS )