Proses Pengadaan Tanah Obyek Reforma Agraria ( TORA ), Di Desa Belabori Dianggap Tidak Transparan Dalam Penyampaian Data

GOWA, JURNALSEPERNAS – Kepala Desa Belabori Melaksanakan sosialisasi dalam pengadaan Lokasi TORA di Dusun Pannyangkalang pada tanggal 27 Februari 2020 kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat yaitu H. Burhan Mone, Sultan Dg Lurang, H. Paewa yang merupakan mantan Kepala Desa, dan beberapa Kepala Dusun dan tokoh masyarakat lainnya termasuk ketua BPD dan beberapa anggotanya. Tempat Kegiatan Sosialisasi di Kantor Desa Belabori

Sosialisasi berlangsung alot karena ada beberapa masukan peserta sosialisasi yang menginginkan agar di bentuk panitia yaitu Sekdes ( Kahar Dg Ngoyo ) dan Ketua BPD  ( Arif Sewang), untuk mengurus proses pengadaan TORA ini, awalnya kepala Desa  Abd. Kadir menyetujui agar dilaksanakan saja sesuai kemauan peserta sosialisasi, akan tapi salah satu tokoh masyarakat H. Sudirman Paewa melakukan interupsi dan mengatakan di depan peserta sosialisasi bahwa berikan saja kepercayaan kepada Kepala Desa untuk menangani proses ini, peserta semakin gaduh karena salah satu tokoh ( H. Burhan Mone ) bertanya-tanya, tadi pak Desa sudah mengiyakan kok malah dirubah lagi apakah ada lahannya H.Paewa disitu kok sampai ngotot sekali tidak ingin di bentuk Panitia tanya mantan Kepala Desa tersebut.

Termasuk Sultan Dg Lurang yang merupakan mantan Kepala Desa Pertama Di Belabori dan beberapa peserta lainnya  Mengusulkan adanya panitia karena ada beberapa pertimbangan yaitu:

  1. Di duga adanya muncul Peta Blok 17 tanpa ada pemeberitahuan, atau tanpa adanya usulan ataupun permhonan kepala desa sebelumnya dan sampai saat ini hanya di pegang serta di rahasiakan oleh  THAMRIN DG NUNTUNG alias HAKIM Nuntung dan menurut informasi sampai sekarang tidak ada arsipnya di kantor desa.
  2. Tidak adanya transparansi data atau nama-nama yang ada didalam rencana lokasi yang akan di TORA  kan.( Bukti Pembayaran PBB / Penggarapan seperti PBB dan lainnya )
  3. Di Duga Tidak nyambung antara Peta Blok dengan Peta Program TORA
  4. Di duga lokasi tersebut tumpang tindih antara kawasan BPTH dengan kawasan TORA
  5. Rencana lokasi TORA tersebut di duga masih masuk dalam area HP ( Hutan Produksi )
  6. Diduga Lokasi tersebut masuk dalam area lahan Pengganti PT. Perkebunan Nusantara XIV ( PTPN  XIV ).
  7. Kepala Dusun setempat tidak dilibatkan dalam proses pendataan nama-nama yang menggarap didalam rencana lokasi yang akan di TORA kan tersebut.
  8. Dan masyarakat yang berada didalam Rencana TORA tersebut hanya beberapa orang yang pernah menggarap sampai puluhan tahun yaitu hanya Dg. Nompo Raba dan belum ada yang pernah menggarap sampai puluhan tahun.

Inilah alasan Sultan Dg Lurang mengapa harus ada panitia untuk mengurusi proses pengadaan TORA tersebut, karena jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari, tandasnya.

Akan tetapi H. Sudirman Paewa mempertahankan pendapatnya dan tetap mempercayakan Kepada Kepala Desa untuk mengurusnya. Akhirnya dengan adanya pernyataan H. Paewa seperti itu Pak Desa langsung menyatakan dengan tegas bahwa biarkan saya yang urusi maslah ini, dan mengatakan pula bahwa kenapa justru yang tidak punya andil di dalamnya kok paling kencang kritikannya. Dan nanti akan kami sampaikan hasilnya pada rapat umpan balik. Sampai berita ini di muat rapat umpan balik pun tidak pernah dilaksanakan hingga dianggap ada permainan orang tertentu dalam proses pengadaan TORA ini, beber mantan Kepala Desa tersebut kepada Media.

Ditambahkan lagi oleh Sultan M Dg Lurang bahwa saya sudah sampaikan Pak Desa agar segera rapatkan di rumah Pak Kepala dusun Pannyangkalang ini masalah akan tetapi sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh pak Desa.

Saat di Hubungi Abd. Kadir Kepala Desa Belabori beliau mengatakan bahwa sudah selesai pendataan dan akan segera dilaporkan kepada yang bersangkutan mengenai program pengadaan TORA di desa.

Sementara Direksi  PT. Inhutani I, yaitu  Kisar Tarigan, S.Hut saat dihubungi via telpon mengatakan bahwa lokasi yang akan di Torakan Kepala Desa Belabori Sebagian masuk di areal konsesi IUPHHK-HTI PT. Inhutani I dan ini belum di sampaikan kepada pihak kami, atau tanpa sepengetahuan atau tidak ada koordinasi dengan pihak PT. Inhutani I.

BB