Kasus Dugaan Ijazah Palsu Masuk Tingkat Penyidikan

MAKASSAR – JURNALSEPERNAS Ketua umum LSM Gempar Indonesia Sulawesi Selatan Amiruddin SH.Kr.Tinggi diperiksa selaku pelapor hari ini Rabu tanggal 22 April 2020 di Kasubnit IV Tipikor Polrestabes Makassar terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh Baharuddin Bin Saing sebagai persyaratan administrasi sebagai pegawai kontrak di Dinas PU kota Makassar tahun 2017.

Diungkapkan Amiruddin, SH. Krg. Tinggi, selaku ketua LSP3M GEMPAR INDONESIA SULAWESI SELATAN ( Lembaga kontrol sosial ), wajib melaporkan siapa saja yang diduga melanggar aturan hukum atau yang melakukan penyimpangan apalagi masalah administrasi sebagai syarat calon pegawai yang dipalsukan, pasti Saya lapor, tidak memandang siapa pun orangnya.

” Ditambahkan  Kgr.Tinggi, Bahwa ijazah yang dipalsukan oleh Baharuddin Bin Saing yang digunakan sebagai syarat administrasi pegawai kontrak di Dinas PU kota Makassar adalah Ijazah milik Lel. Muharram warga Kelurahan Wala- walaya, kecamatan Tallo kota Makassar,  Ijazah tersebut dikeluarkan di Sekolah Yayasan SMA Ampera tahun 1988, seakan-akan Baharuddin Bin Saing tamat di SMA Ampera tahun 1988 ternyata diketahui bahwa Baharuddin Bin Saing itu hanya memiliki ijazah SD ( Sekolah dasar ).

Amiruddin SH.Kr.Tinggi  yang dikenal vokal ini, menyatakan bahwa cara Baharuddin memalsukan Foto Copy Ijazah SMA milik Muharram, adalah di duga foto copy ijazah tersebut dihapus nama pemiliknya dan tanggal kelahirannya serta tahunnya  lalu di foto copy kembali, sesudah di foto copy Baharuddin menulis sendiri namanya di foto copy ijazah SMA tersebut, dan untuk diyakini oleh panitia penerima calon Pegawai Kontrak di Dinas PU kota Makassar tahun tahun 2017 Baharuddin membuat stempel pengesahan lalu disahkan sendiri seolah – olah pengesahan ijazah tersebut disahkan sendiri oleh kepala sekolah SMA Ampera Kota Makassar. tuturnya

Ditambahkan lagi oleh ketua umum LSM Gempar Indonesia Sulawesi Selatan bahwa laporan ini sudah lanjut ke tingkat penyidikan dan pasal yang diterapkan oleh penyidik Polrestabes Makassar dikasubnit IV Tipikor adalah pasal 264 KUHP ayat 1 dan 2. tentang pemalsuan dengan ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Tutupnya

Nasum : Ketua LSM Gempar Indonesia

BB